The Effect of Elections on Capital Expenditure and Social Assistance Expenditure

  • Yeni Eva Damayanti Universitas Islam Raden Rahmat, Malang, Indonesia
  • Ahmad Karim Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan, Indonesia
Keywords: Capital Expenditure, Social Assistance Expenditure, Election

Abstract

The purpose of this study is to determine differences in the allocation of capital expenditure and social assistance expenditure before and during the local elections. This study uses Wilcoxon test as non parametric test. The results show that the proportion of capital expenditure and social assistance expenditure at the time of the election is not greater than the proportion of capital expenditure and social assistance expenditure at the prior to the election. But, there is not difference the proportion of capital expenditure at the time of the election is as well as at the prior to the election.

References

Amalia, Citra Rizki dan Suryo Pratolo, (2013), Analisis terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan oleh Incumbent dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi & Investasi, 14(1), 1-13.

Hadi, Sutrisno. (2015). Statistik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Halim, Abdul. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Perubahan Atas 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sekretariat Negara RI, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sekretariat Negara RI, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20112011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

Ritonga, Irwan Taufiq, dan Mansur Iskandar Alam. (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Simposium Nasional Akuntansi XIII PurwokertoSjahrir, Bambang Suharnoko, Krisztina Kis-Katos dan Günther G. Schulze. 2013. Political Budget Cycles in Indonesia at the district level. Economics Letters, Vol. 120: 342–345.

Winoto, A. H., & Falikhatun, F. (2015). Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 11(1), 75–91. https://doi.org/https://doi.org/10.21002/jaki.2015.05

Published
2021-09-07
How to Cite
Damayanti, Y., & Karim, A. (2021). The Effect of Elections on Capital Expenditure and Social Assistance Expenditure. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 4(1), 156-167. https://doi.org/10.31538/iijse.v4i1.1493