STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK BAWASLU KABUPATEN TUBAN DALAM PENCEGAHAN SENGKETA PILKADA 2020 ERA PANDEMI COVID-19

  • Totok Hariyono Bawaslu Jawa Timur
  • M. Arifin Bawaslu Kabupaten Tuban

Abstract

Bawaslu of Tuban Regency is an institution in charge of overseeing the course of Regional Head Elections as mandated by law. In addition, Bawaslu of Tuban Regency also has the authority to prevent and handle disputes in the election process. In preventing disputes, the process certainly cannot be separated from the political communication implemented by Bawaslu of Tuban Regency. This research is a descriptive qualitative type that uses the interview method and document study in collecting research data. The results showed that in preventing disputes in the election process, Bawaslu of Tuban Regency used formal, informal, vertical and horizontal political communication patterns. The use of this communication pattern is based on the complex dynamics faced by Bawaslu of Tuban Regency.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Jack Plano dkk., 1989. Kamus Analisis Politik, Jakarta: Rajawali.
Muhtadi, A.S. 2008. Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nimmo, Dan, 2005, Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media, Bandung: Remaja Rosdakarya
Pabottinggi, Mochtar, 1993 “Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik” dalam Indonesia dan Komunikasi Politik, Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (eds). Jakarta: Gramedia.
Roni Tabroni, 2012. Komunikasi Politik Pada Era Multimedia, Bandung: Simbiosa Rekatama Media,
Sugiono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
Susanto, Eko Harry, 2013, Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum, dalam Jurnal Kajian Komunikasi Volume 1 Nomor 2
Peraturan :
Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Undang-Undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
Perbawaslu No 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa.
Perbawaslu No 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
Link :
Published
2021-07-01
How to Cite
Hariyono, T., & Arifin, M. (2021). STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK BAWASLU KABUPATEN TUBAN DALAM PENCEGAHAN SENGKETA PILKADA 2020 ERA PANDEMI COVID-19. Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam, 6(1), 79-88. https://doi.org/10.1234/altsiq.v6i1.1380
Section
Articles