JURIDICAL ANALYSIS OF COLLATERAL POLICY IN ISLAMIC BANK FINANCING: Procurement, Execution and Dispute Resolution

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH: Pengadaan, Pengeksekusian dan Penyelesaian Sengketa

  • Muhammad Syarif Hidayatullah UIN Antasari Banjarmasin
  • Parman Komarudin Universitas Islam Kalimantan MAB
Keywords: Jaminan, Pembiayaan, Bank Syariah

Abstract

Sebagaimana penyaluran kredit di bank konvensional, pembiayaan di bank syariah dalam operasionalnya terdapat kebijakan pengadaan jaminan yang ditetapkan oleh pihak bank syariah kepada nasabahnya sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengajuan pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan jaminan dalam pembiayaan di bank syariah meliputi latar belakang pengadaan, pengeksekusian dan penyelesaian sengketa dengan tinjauan hukum positif atau perundang-undangan nasional di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan jaminan dalam pembiayaan di bank syariah dilaksanakan atas dasar penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional pembiayaan. Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu asas yang mendasari kegiatan perbankan syariah yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu eksistensi jaminan dalam pembiayaan merupakan realisasi POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan adanya jaminan, bagi nasabah wanprestasi dengan angsuran yang tidak bisa dibayar lagi, maka jaminan dapat dieksekusi sebagai pembayaran sisa angsuran dengan terlebih dahulu dilakukan penjualan baik penjualan di bawah tangan maupun lelang. Jika eksekusi jaminan menimbulkan sengketa, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur litigasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama maupun non litigasi (di luar pengadilan).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2009.
Bahsan, Muhammad. Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Dendhana, Toto Octaviano. “Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana.” Lex et Societatis 1, no. 1 (2013): 40–53.
Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
Hafidah, Noor. Hukum Jaminan Syariah & Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2017.
Hasan, Ahmadi. Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. Yogyakarta: LKIS, 2017.
Hasan, Hasbi. Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
Hidayatullah, Muhammad Syarif. Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental Dan Pengembangan Kontemporer. Banjarbaru: Dreamedia, 2017.
Ikatan Bankir Indonesia. Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
Karim, Adiwarman A. Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis. Rajagrafindo Persada: Karim Business Consulting, 2005.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Nasikhah, Zumrotun. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang).” PhD Thesis, UIN Walisongo, 2015.
PERMA No. 14 Tahun 206 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
POJK No. 1/POJK.7/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Purnamasari, Irma Devita. Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan. Kaifa, Bandung, 2014.
Rosmalinda, Upia. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di BPRS Bumi Rinjani Malang.” PhD Thesis, Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.
———. “Studi Kritik Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah” Akuisisi 11, no. 2 (2015): 25–33.
Rosyadi, Imron. Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi). Depok: Kencana, 2017.
Sengkey, Yosua. “Kedudukan Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terhadap Adanya Penangguhan Eksekusi Objek Jaminan.” Lex Privatum 3, no. 4 (2015): 5–12.
Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Undang-undang No. 8 Tahun 1989 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Published
2021-06-30